PEKANBARU - Masa jabatan Muflihun, sebagai Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru segera berakhir pada 23 Mei 2023 ini. Setelah satu tahun menjabat, Muflihun kembali masuk evaluasi oleh pemerintah pusat untuk diperpanjang surat keputusan (SK) dalam memimpin Pekanbaru.
Pj Walikota Pekanbaru Muflihun mengatakan, dirinya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Ia mengaku sudah menjalankan tugas secara maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan.
Ia menyebut, jabatan seorang Penjabat tersebut hanya berlaku untuk masa satu tahun. Ia banyak mendapat dukungan dari masyarakat Pekanbaru yang meminta agar dirinya terus dapat melanjutkan kepemimpinannya untuk bersama-sama dengan masyarakat membangun dan majukan Kota Bertuah ini ke depannya.
''Memang sesuai dengan SK (surat keputusan, red), jabatan Pj itu satu tahun, terhitung 23 Mei 2022 sampai 23 Mei 2023. Jabatan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru itu kan sudah setahun. Namun bisa saja Pj itu diperpanjang, jika dianggap berprestasi dan mengayomi masyarakat,'' kata Muflihun, Rabu (10/5).
Ia menuturkan, terkait kelanjutan masa kepemimpinan Pj Walikota Pekanbaru tersebut, Muflihun menyebut itu tergantung penilaian dan keputusan pemerintah pusat. Untuk itu dia menyerahkan hal tersebut kepada Allah SWT melalui pemerintah pusat.
- Baca Juga SMP Baru dan 1 SD Dibangun Tahun Depan
''Juga dapat diganti jika tidak sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. Dalam hal ini tentu kami serahkan kepada Allah melalui pemerintah pusat. Kalau Allah masih pilih kita, ya tidak ada yang tidak mungkin,'' terang Muflihun.
Menurutnya, masyarakat Kota Pekanbaru banyak yang memberikan dukungan, agar dirinya tetap bisa berjuang dan tetap membangun Kota Pekanbaru ke depannya kembali. Ia sangat berterimakasih dan menghargai hal tersebut.
Muflihun menambahkan, ia tetap melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya walaupun masa jabatannya berakhir tinggal menghitung hari.
''Pada prinsipnya saya juga sudah banyak mendapatkan dukungan dari teman-teman RT dan RW dan masyarakat agar bisa terus membangun Kota Pekanbaru. Namun semua ini keputusannya tetap di pemerintah pusat," pungkasnya.***
