Latest Posts

Lantik Yuliarso Jadi Kepala BPBD, Begini Pesan Khusus Wali Kota Pekanbaru

Thu, 05 Nov 2026 18:08:58 +0700

PEKANBARU - Yuliarso resmi dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru. Usai dilantik, ia langsung menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan bencana di Kota Bertuah.

Salah satu fokus awal yang akan dilakukan adalah memetakan wilayah-wilayah rawan bencana, terutama kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir.

Yuliarso sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pekanbaru. Ia dilantik oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, bersama tujuh pejabat eselon II lainnya di Komplek Perkantoran Pemerintah Tenayan Raya, Kamis (5/11/2026).

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, berharap Yuliarso dapat menjalankan amanah barunya dengan baik, khususnya dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.

Menurut Agung, penanganan karhutla dan bencana alam merupakan salah satu perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat koordinasi dan kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana.

Agung menilai pengalaman Yuliarso selama bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi modal dalam menjalankan tugas barunya. Terlebih, Yuliarso juga memiliki pengalaman berkomunikasi dan berkoordinasi dengan unsur TNI-Polri.

"Kami berharap Pak Yuliarso bisa segera melakukan komunikasi aktif. Beliau sudah memiliki pengalaman, mulai dari Kadishub, pernah di Satpol PP, Kadispora, dan sekarang kita percayakan di BPBD," ujar Agung.

Ia juga menyampaikan bahwa BPBD Pekanbaru mendapat dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp10 miliar. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai program penanggulangan bencana di daerah.

Agung menyebutkan, dukungan dari pemerintah pusat juga diperkirakan berlanjut pada awal tahun mendatang. Untuk itu, ia berharap seluruh dukungan anggaran dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

Sementara itu, Kepala BPBD Pekanbaru, Yuliarso, mengatakan dirinya siap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan Wali Kota.

Ia menyebutkan, penanganan kebencanaan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan peran masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

Sebagai langkah awal, BPBD akan melakukan pemetaan terhadap wilayah dan titik-titik yang berpotensi mengalami bencana. Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar dalam menyusun langkah pencegahan.

"Kita akan melakukan mapping terkait daerah ataupun titik-titik rawan, terutama karhutla. Setelah pemetaan, tentu kita akan melakukan tindakan-tindakan pencegahan," kata Yuliarso.

Ia menjelaskan, upaya pencegahan nantinya akan melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari RT, RW, kelurahan hingga kecamatan.

Selain karhutla, BPBD juga akan memberikan perhatian terhadap potensi bencana lainnya, termasuk banjir yang kerap terjadi akibat tingginya curah hujan dan menyebabkan genangan di sejumlah kawasan.

Menurutnya, pemetaan diperlukan agar setiap potensi bencana dapat diantisipasi sesuai karakteristik dan kondisi wilayah masing-masing.

Dalam menjalankan tugasnya, Yuliarso juga akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta unsur TNI-Polri.

"Dalam penanganan kebencanaan, kami harus berkolaborasi dengan semua stakeholder, khususnya TNI, Polri, kemudian pemerintah provinsi dan pusat. Kita akan mengelola dukungan yang ada bersama-sama," tutupnya.

Wako Pekanbaru Lantik Delapan Pejabat PTP, Diminta Kerja Maksimal

Thu, 05 Nov 2026 12:00:00 +0700

PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama (PTP) di aula lantai 6 Komplek Perkantoran Pemerintah Tenayan Raya, Kamis (5/11/2026).

Pelantikan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Asisten I Setdako Pekanbaru Syamsuir, serta para kepala OPD.

Delapan pejabat pimpinan tinggi pratama ini alami rotasi usai dilakukan evaluasi oleh wali kota.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho dalam amanatnya mengatakan bahwa pelantikan guna mendukung pelayanan ke masyarakat lebih maksimal.

"Kita ingin kerja-kerja ini maksimal. Orang-orang yang siap ditempatkan ini bagi saya luar biasa," kata Wako Agung dalam sambutannya.

Seiring itu, Agung juga menyampaikan akan mempercepat pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) agar ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun pejabat yang dilantik diantaranya:

1. Abdul Jamal MPd Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru

2. Muhammad Amin, M.Si Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

3. Chairani M.Si Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

4. Dr Yuliarso, M.Si. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru

5. Hazli Fendriyanto, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru

6. Irwan Suryadi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru

7. Dr. Idrus, S.Ag., M.Ag Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru

8. Dr. Alek Kurniawan, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru

Sementara itu, Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Pemko Pekanbaru Bentuk 2 OPD Baru, Mulai Aktif 2027

Thu, 05 Nov 2026 17:30:00 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, membentuk 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Kedua OPD tersebut di antaranya Dinas Kebudayaan dan Dinas Perikanan.

"Jadi, kita ada penambahan dua OPD. Pertama Dinas Kebudayaan, dan kedua Dinas Perikanan," kata Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, Kamis (5/11/2026).

Ia menyampaikan, Dinas Kebudayaan merupakan pemekaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

"Dinas Kebudayaan ini untuk menunjang visi kepala daerah, visi pak wali kota dan pak wakil walikota, berbudaya, maju dan sejahtera," ucap Ami, sapaan Zulhelmi Arifin.

Dibentuk sebagai OPD tersendiri, Dinas Kebudayaan nantinya bisa lebih fokus mengurusi kebudayaan yang ada di Kota Pekanbaru, khususnya budaya Melayu yang berkaitan erat dengan ajaran agama Islam.

"Contohnya gaya hidup bersih, bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan berulang menjadi kebudayaan. Ini berkaitan juga dengan kebudayaan Melayu dan tentu saja ajaran agama Islam," ujar Ami.

Kemudian Dinas Perikanan. Dinas ini merupakan pecahan dari Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan). Banyak tugas yang nantinya dijalankan oleh Dinas Perikanan mulai dari pemberdayaan, pembinaan, hingga membantu memasarkan hasil perikanan.

"Termasuk juga menjaga ketahanan pangan, menjamin kecukupan protein bagi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat kita," terang Ami.

Kedua OPD baru ini akan mulai aktif menjalankan tugas kedinasan terhitung awal 2027 mendatang.

"Insyaallah Awal tahun. Sekarang kita siapkan dulu semuanya, anggarannya, kantornya, pegawainya, sehingga di awal tahun mereka betul-betul ready, sudah bisa melayani masyarakat di dua sektor tadi, kebudayaan dan perikanan," pungkasnya.

Pegadaian Perkuat 20 Bank Sampah di Tiga Provinsi, Dorong Ekonomi Sirkular

Thu, 05 Nov 2026 18:05:01 +0700

PEKANBARU - PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah II Pekanbaru terus memperkuat ekosistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui konsolidasi Bank Sampah binaan Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) yang melibatkan 20 bank sampah dari tiga provinsi.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 4–5 November 2026, di Cititel Hotel Pekanbaru ini diikuti bank sampah induk binaan Pegadaian dari Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Konsolidasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antarpengelola bank sampah, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta membuka peluang kerja sama dengan pemerintah daerah dan mitra offtaker.

Pemimpin Wilayah Pegadaian Kanwil II Pekanbaru yang diwakili Deputi Bisnis, Satriya Bratawijaya, mengatakan sampah tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga memiliki potensi ekonomi apabila dikelola secara optimal.

Menurutnya, bank sampah memiliki peran strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat, dari kebiasaan membuang sampah menjadi memilah dan mengelolanya sebagai sumber pendapatan.

"Bank sampah bukan hanya tempat masyarakat mengumpulkan sampah, tetapi juga pusat edukasi lingkungan, penggerak ekonomi masyarakat, serta bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi sirkular," ujarnya.

Ia berharap penguatan kelembagaan dan kemitraan dapat membuat bank sampah semakin produktif sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Sekretaris Jenderal FORSEPSI, Apriliawati, turut menyampaikan dukungan terhadap penguatan jaringan bank sampah melalui kolaborasi bersama Pegadaian.

Pada hari kedua, peserta mendapatkan pembekalan melalui diskusi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru yang menghadirkan Pengendali Dampak Lingkungan, Rima Septisia.

Selain itu, hadir pula mitra offtaker dari PT Medan Bioenergi Nusantara, M. Rizky Ramadhan, yang memberikan pemahaman mengenai rantai pemanfaatan dan pemasaran hasil pengelolaan sampah.

Adapun 20 bank sampah yang mengikuti konsolidasi tersebut terdiri dari tiga bank sampah asal Riau, enam dari Sumatera Barat, dan 11 dari Kepulauan Riau.

Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara bank sampah binaan, FORSEPSI, pemerintah daerah, dan mitra offtaker. Dengan demikian, hasil pengelolaan sampah tidak hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang lebih besar.

Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Pegadaian dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta mendukung penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Pegadaian berkomitmen terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah yang produktif, sekaligus memperkuat ekonomi sirkular demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Pemko Dukung Polisi, Pembakar Lahan di Pekanbaru Bakal Ditindak Tegas

Wed, 04 Nov 2026 11:30:00 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, mendukung langkah tegas Polresta Pekanbaru dalam mengusut dan menindak pelaku pembakaran lahan. Penegakan hukum diharapkan memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Pekanbaru.

Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, usai mendampingi Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Ronny Riantoko Eppang dalam pemasangan plang peringatan karhutla secara simbolis di atas lahan bekas terbakar di Jalan Arjuna, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, Kepala DLHK Pekanbaru Reza Aulia Putra, Sekretaris Dewan (Sekwan) Hambali Nanda Manurung, serta Plt Camat Payung Sekaki Abdullah.

Zulhelmi mengatakan, lahan yang dipasangi plang peringatan tersebut saat ini telah masuk dalam proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana pembakaran lahan. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai tiga hektare dan kini menjadi barang bukti dalam proses hukum.

"Kita dari pemerintah kota mendukung apa yang dilakukan oleh bapak Kapolresta Pekanbaru. Ini langkah tegas dari Kepolisian RI. Terkait dengan lahan yang dibakar ini sekitar 3 hektar. Ini menjadi barang bukti dan dilakukan pemasangan plang," ungkapnya.

Menurutnya, langkah tegas kepolisian tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan dengan alasan apa pun.

Bahkan, untuk kasus pembakaran lahan di Jalan Arjuna tersebut, proses penyidikan telah berjalan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Zulhelmi menyebutkan, sejauh ini sudah ada dua perkara pembakaran lahan yang berkasnya dinyatakan lengkap.

"Ini sudah ada 2 yang di P21. Kita tentu berharap tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini, maka kita selalu menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan," ujar Ami, sapaan akrab Zulhelmi Arifin.

Ia mengingatkan, praktik pembakaran lahan tidak hanya menimbulkan persoalan sosial dan dampak lingkungan, tetapi juga membawa konsekuensi hukum bagi pihak yang terbukti melakukannya.

Karena itu, Pemko Pekanbaru mengajak masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan dan tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar. Menurutnya, kasus yang tengah ditangani kepolisian ini harus menjadi bahan evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Itu yang harus kita hindari. Karena itu, ini cukup menjadi pelajaran bagi semua pihak, jangan ada lagi yang membakar lahan. Semoga ini menjadi koreksi bagi kita bersama," pungkasnya.