Putusan Lelang Pengelolaan Pasar Bawah Tunggu Hasil Audit BPKP Riau

Putusan Lelang Pengelolaan Pasar Bawah Tunggu Hasil Audit BPKP Riau
Pasar Wisata Pasar Bawah | foto/net

PEKANBARU - Proses lelang pemilihan mitra pengelolaan Pasar Bawah berpolemik. Hingga kini belum ada serah terima pengelolaan ke pemenang lelang, pasca rangkaian lelang tuntas pada Juni 2022 kemarin. 

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menyerahkan audit proses lelang Pasar Bawah ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Riau.

Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, nantinya hasil audit BPKP ini menjadi dasar sikap Disperindag terhadap pemenang lelang yakni PT Ali Akbar Sejahtera (AAS). 

"Disperindag sedang meminta audit dari BPKP berkaitan dengan proses lelang Pasar Bawah. Apapun hasil BPKP, kami menjadikan itu dasar mengambil sikap, apakah dilanjutkan atau ditunda. Kami hanya mengikuti hasil audit lembaga pemerintah," ujar Indra Pomi Nasution, Rabu (21/12/2022). 

Sebelumnya, Pemko Pekanbaru belum bisa menentukan sikap terhadap pengelolaan Pasar Bawah. Guna menyelesaikan persoalan ini, Pj Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution telah ditunjuk sebagai ketua untuk mengevaluasi pengelolaan Pasar Bawah. 

"Sekda itu sebagai ketua pengelola barang. Kemarin, saya diskusi dengan beliau. Silakan ini dipelajari. Jika ini sesuai sama aturan, silakan dilanjutkan. Tapi jika tidak sesuai, ini diproses juga jangan sampai stagnan," terang Pj Walikota Pekanbaru Muflihun, Minggu (11/12/2022).

Proses pemilihan mitra pengelolaan Pasar Wisata Pasar Bawah, ada beberapa tahapan yang belum sesuai dengan regulasinya. Makanya, Sekda ditugaskan mempelajari aturan tersebut. 

"Kami tidak ingin kebijakan yang diambil bertentangan dengan hukum," jelas Muflihun. 

Pemenang lelang pengelolaan Pasar Bawah sebelumnya telah diumumkan pada 7 Juni. Pemenang lelang adalah PT Ali Akbar Sejahtera. Jangka waktu pengelolaan Pasar Bawah selama 30 tahun. Nilai penawaran Rp91,4 miliar.***

#Pemerintahan

Index

Berita Lainnya

Index