PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Firdaus, meminta Sekretaris Daerah agar mengambil tindakan terkait permasalahan yang terjadi pada direksi pengelola Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP).
Pasalnya, karyawan Bus TMP telah beberapa kali melakukan mogok kerja sejak awal tahun karena permasalahan gaji. Mereka juga mengancam akan melakukan mogok kerja kembali dan unjuk rasa akibat permasalahan gaji yang belum tuntas.
Firdaus meminta agar persoalan ini harus segera di selesaikan. Dia tidak ingin layanan sarana angkutan masal umum ini terganggu.
"Sekda sebagai komisaris PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) harus mengambil tindakan terkait ancaman aksi mogok disertai ancaman unjuk rasa," kata Firdaus, Rabu (3/2/2022).
Firdaus mengakui bahwa aksi mogok yang dilakukan karyawan bus TMP ini terkait gaji yang tertunda. Padahal, gaji itu terkendala pada administrasi saja.
- Baca Juga SMP Baru dan 1 SD Dibangun Tahun Depan
"Kalau hanya sekadar bayar gaji, uang ada di kas daerah. Jadi bukan soal tidak ada uang tapi hanya administrasi," jelas Firdaus.
Seharusnya, PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) sebagai operator yang memberi tahu kepada karyawan bus TMP. Karena, PT SPP memiliki anak perusahaan yang mengurus bus TMP yaitu PT TPM.
"Ini juga sedang masa transisi antara penugasan dari PT SPP kepada PT TMP yang sudah berdiri sendiri berbentuk Badan Umum Milik Daerah (BUMD). Butuh persiapan dua bulan untuk membentuk direksi PT TPM yang baru," paparnya.
Bila PT TMP sudah memiliki direksi baru, maka penugasan PT SPP sudah berakhir mengurus bus TMP. Sehingga, PT SPP bisa lebih fokus mengurus Kawasan Industri Tenayan (KIT), City Gas, dan kawasan wisata Bandar Kayangan.
"Masa transisi ini tak boleh terganggu," tegas Firdaus.***
.jpeg)
