PEKANBARU - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, bakal evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Pasalnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru mendapat kritikan karena target belum tercapai.
Karena, target pendapatan pajak ini juga dievaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mulihun mendorong agar Bapenda bisa mengejar target pendapatan yang telah ditentukan.
"Target pajak daerah belum tercapai di Bapenda," kata Pj Walikota Pekanbaru Mulihun, Minggu (28/8/2022).
Menurutnya, target pajak daerah juga dievakuasi BPK, makanya solusi harus dicari agar pendapatan daerah meningkat hingga mencapai target.
Sejumlah potensi pajak daerah diharapkan bisa dioptimalkan untuk meraih pendapatan daerah. Ada potensi pada 11 sektor pajak daerah.
- Baca Juga SMP Baru dan 1 SD Dibangun Tahun Depan
"Kami akan mencari penyebab target pajak daerah tidak tercapai. Bisa saja penyebabnya kurang profesional dalam menetapkan target pajak daerah," terangnya.
Dirinya menilai, peran serta BPK bukan untuk pemeriksaan. Tapi, BPK ingin membantu agar target PAD tercapai.
"Target pajak daerah merupakan proyeksi pemerintah. Ketika diproyeksikan, ternyata ada pandemi Covid-19 sehingga target tidak tercapai," jelasnya.
Bapenda Kota Pekanbaru, tahun ini mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 7 miliar lebih. Target ini bakal diraih dari 11 sektor pajak daerah.
Namun, hingga pertengahan Agustus 2022 Bapenda Pekanbaru telah berhasil mengumpulkan sebanyak Rp 416 miliar dari 11 sektor pajak daerah. Capaian ini alami kenaikan sebesar 24,4 miliar, dibandingkan tahun lalu dengan kurun waktu yang sama.
"Kita akan melanjutkan lagi untuk (mengejar) potensi yang mungkin belum maksimal dari pajak maupun retribusi," ujar Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, Rabu (24/8/2022) kemarin.
Menurutnya, pihaknya bersama tim tagih dari Bapenda akan kembali melakukan penajaman untuk mengejar potensi pajak daerah. Pihaknya bakal membuka seluruh data objek pajak untuk memaksimalkan pendapatan pajak.
"Kita penajaman terkait piutang pajak dari beberapa waktu yang lalu. Piutang terbesar itu dari sektor PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Nanti kita breakdown lagi," terangnya.
Ia menambahkan, untuk mengejar piutang PBB ini pihaknya telah melakukan breakdown bersama tim. Mereka menggandeng pihak kecamatan untuk menagih piutang PBB ke para wajib pajak.***
.jpeg)
