PEKANBARU - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru menertibkan belasan bangunan liar di Jalan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Selasa (17/11/2026).
Sebanyak 13 bangunan liar dibongkar petugas menggunakan alat berat excavator. Penertiban dilakukan setelah para penghuni bangunan tidak mengindahkan surat peringatan yang telah dilayangkan Satpol PP secara berulang kali.
Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Desheriyanto mengatakan, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan ketertiban umum. Sebelum pembongkaran dilakukan, pihaknya telah memberikan tahapan peringatan kepada warga yang mendirikan maupun menempati bangunan tersebut.
"Untuk hari ini ada 13 bangunan liar yang kami tertibkan. Sebelumnya sudah kami sampaikan surat peringatan satu, dua, hingga tiga. Bahkan, rencana pembongkaran juga sudah kami informasikan kepada warga," kata Desheriyanto di lokasi penertiban.
Ia menyebutkan, bangunan yang ditertibkan memiliki berbagai fungsi. Di antaranya digunakan sebagai kios, tempat tinggal, warung remang-remang, hingga tempat-tempat yang dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
Dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP mengerahkan sekitar 120 personel untuk membantu proses pembongkaran dan pengamanan di lokasi.
Desheriyanto menegaskan, penertiban bangunan liar tidak hanya dilakukan di Jalan Air Hitam. Satpol PP juga telah menjadwalkan penertiban di sejumlah lokasi lainnya, seperti Kecamatan Bina Widya dan Rumbai.
Bahkan, terdapat sejumlah bangunan lain yang saat ini sedang dalam proses administrasi dan pemberian surat peringatan. Jika tahapan tersebut telah dilalui, penertiban akan segera dilaksanakan.
"Yang lainnya juga sudah dalam proses administrasi. Peringatan sudah kami sampaikan berulang kali. Kemungkinan minggu depan juga akan kami laksanakan penertiban," jelasnya.
Terkait pelaksanaan pembongkaran, Desheriyanto menyebut terdapat respons keberatan dari sebagian warga. Namun, menurutnya, hal tersebut sudah diantisipasi karena pemberitahuan dan tahapan administrasi telah disampaikan sebelumnya.
"Kalau penolakan saya rasa biasa. Karena kami sudah menyampaikan melalui administrasi yang diperlukan kepada masing-masing warga. Jadi mereka sudah memahami," pungkasnya.

