PEKANBARU- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menyatakan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi dan dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan angin puting beliung.
Pemko juga sudah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi terhitung 3 Desember 2025 sampai 31 Januari 2026. Mitigasi sudah dilakukan guna meminimalisir dampak dari resiko bencana.
"Pekanbaru Insyaallah siap. Kita sudah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi," kata Pj Sekdako Pekanbaru Drs Ingot Ahmad Hutasuhut, Selasa (9/12).
Pemko Pekanbaru sudah mengikuti rapat koordinasi (rakor) tindaklanjut arahan Presiden RI terkait mitigasi bencana hidrometeorologi di daerah yang diikuti kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
Disampaikannya, rakor itu bertujuan mengantisipasi perkembangan cuaca yang cukup ekstrem yang telah mengakibatkan terjadinya bencana alam di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
"Untuk itu perlu dipastikan kesiapan kabupaten/kota menghadapi ini, dampak dari hidrometeorologi baik secara fisik seperti banjir dan lainnya," terang Ingot.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemko Pekanbaru sendiri telah melakukan berbagai kegiatan untuk memitigasi dan sebagian sudah dilaksanakan seperti gotong royong melalui Gerakan Pekanbaru Bersih.
"Kemarin sudah kita canangan (Gerakan Pekanbaru Bersih) dan terus kita lakukan beberapa waktu ke depan," ungkap Ingot.
Di samping itu, Pemko Pekanbaru juga menyiapkan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) guna membantu warga yang terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah setempat.
"Kalau anggaran khusus tidak ada, tapi bisa diambil di BTT sesuai kebutuhan di lapangan. Tapi kita tentu berharap kondisi tidak memburuk, sehingga masyarakat kita lebih nyaman," pungkasnya.
