PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memastikan bahwa pembayaran sejumlah kewajiban yang masih tertunda akan diselesaikan. Namun, penyelesaian tunda bayar itu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan perputaran anggaran.
Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Roni Rakhmat mengatakan, beberapa kewajiban pembayaran memang masih berjalan sejak tahun 2022. Tetapi, pemko terus berupaya untuk menyelesaikannya.
"Tunda bayar masih berjalan dan memang sudah ada sejak 2022. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi memang mengikuti kekuatan keuangan daerah serta perputaran dana yang ada. Namun, kami optimistis semuanya akan terselesaikan," terang Roni, Sabtu (8/2) kemarin.
Proses tunda bayar ini bukan merupakan sistem estafet. Melainkan, tunda bayar ini bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan yang terus berlangsung.
Sementara untuk tunda bayar kegiatan tahun 2024 saja hampir mencapai Rp400 miliar. Jumlah ini tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Memang ada kewajiban yang masih berjalan. Tetapi, kami pastikan ini akan diselesaikan sesuai dengan kondisi keuangan yang tersedia," ujar Roni.
Pemko Pekanbaru berkomitmen untuk menuntaskan kewajiban pembayaran ini secara bertahap. Pemko tetap mengutamakan stabilitas anggaran dan program prioritas bagi masyarakat.
Pemko Pekanbaru, tahun ini memprioritaskan penyelesaian tunda bayar kegiatan tahun 2024.
Plh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zarman Candra mengatakan bahwa pemerintah kota kasih menanti transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat ke daerah. Belum ada kepastian kapan dana transfer ini akan dikirim.
"Memang seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau masih ada tunda bayar. Karena kita masih menunggu transfer tunda salur dari pusat melalui pemerintahan provinsi," kata Zarman Candra, Kamis (30/1).
Menurutnya, pemerintah kota sangat berharap agar anggaran tunda salur ini segera bisa ditransfer. Supaya pemerintah kota juga bisa menyelesaikan tunda bayar tahun 2024.
Pemerintah kota berencana agar penyelesaian tunda bayar kegiatan tahun 2024, supaya bisa diselesaikan pada awal tahun 2025. Jumlah anggaran yang dinanti dari dana transfer ini berkisar Rp80 miliar.
"Secara nominal karena kita bukan daerah penghasil minyak, estimasi di angka Rp80 miliar,"
