PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, masih melakukan evaluasi pengelolaan sampah. Pasalnya, Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengakui hingga kini masih banyak keluhan warga soal sampah akibat tak maksimalnya kinerja pihak ketiga.
Pemko Pekanbaru melakukan evaluasi pengelolaan untuk melakukan perbaikan kedepannya. Ada beberapa catatan perbaikan yang bakal dilakukan kedepannya.
"Keluhan-keluhan masyarakat ini tentunya kita akan lakukan perbaikan-perbaikan dari sisi semua. Ke depan, catatan-catatan itu akan kita tindaklanjuti," kata Risnandar Mahiwa, Jumat (4/10).
Ia menuturkan, PT Bina Riau Sejahtera (BRS) selaku pihak ketiga yang bertugas melakukan pengangkutan sampah di zona satu dan zona dua sudah mulai bekerja sebelum ia menjabat sebagai pj walikota.
PT BRS merupakan pemenang tender jasa angkutan sampah tahun 2024, yang proses pelelangannya dilakukan di akhir 2023 lalu. Maka evaluasi perlu dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan di lapangan.
"Ketika saya masuk (dilantik sebagai Pj walikota), semua kegiatan itu sudah terkontrakan. Yang mana ada disepakati zona satu, zona dua, itu sudah dikontrakan pada masa kepemimpinan sebelumnya. Saya tinggal melakukan evaluasi pelaksanaannya," terangnya.
Lantaran tak maksimalnya kinerja pihak ketiga, Pemko Pekanbaru berencana pada tahun 2025 bakal melakukan pengelolaan sampah dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Di 2025 kita rencanakan pembentukan BLUD khusus persampahan. Insyaallah, pelan-pelan kita akan menjawab dari sisi mekanisme pekerjaan yang jadi tanggung jawab kita," jelasnya.
Di samping itu, Risnandar menghimbau agar warga ikut berperan menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempat dan sesuai waktu yang ditentukan.
"Sehingga DLHK melalui rekanan mudah mengangkut di tempat-tempat yang disediakan. Kemudian masalah waktu pembuangan, ini juga perlu masyarakat agar sama-sama menjaga kebersihan," pungkasnya.
