PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mendata, masih terdapat ratusan Kepala Keluarga (KK) yang berada dalam kemiskinan ekstrem hingga saat ini. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kota Bertuah.
Dinas Sosial Kota Pekanbaru mencatat, jumlah total KK di Kota Pekanbaru yang mengalami kemiskinan ekstrem mencapai 708 KK. Dengan rincian sebanyak 3.926 jiwa yang menyebar di sejumlah wilayah kota.
Kepala Dinas Sosial Pekanbaru Idrus mengatakan, Pemerintah mengucurkan anggaran mencapai Rp 1,76 Miliar namun hanya untuk membantu 489 KK yang menerima bantuan non bansos.
"Dari 708 KK, itu upaya untuk zero kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru, kita melakukan budget sharing dengan provinsi," kata Idrus, Selasa (16/7).
Ia menuturkan, ratusan KK di Kota Pekanbaru yang mengalami kondisi kemiskinan ekstrem mendapat kucuran bantuan dari pemerintah. Bantuan ini diantaranya, bantuan tunai dari Kementrian Sosial RI, bantuan tunai dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau.
Sementara, Pemko Pekanbaru menyiapkan anggaran sebanyak Rp 879,4 juta untuk bantuan non bansos bagi 244 KK.
Sedangkan anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau sebanyak Rp 882 juta. Anggaran ini untuk penyaluran bantuan non bansos bagi 245 KK.
Lalu, ada juga bantuan dari pemerintah pusat bagi KK yang mengalami kemiskinan ekstrem. Anggaran ini untuk membantu 219 KK warga yang mengalami kemiskinan ekstrem.
"Bantuan tersebut disalurkan lewat sejumlah program di antaranya lewat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," jelas Idrus.
Idrus menambahkan, selain bantuan tersebut ada juga bantuan lewat program intervensi dan bantuan non bansos yang diterima setiap bulan.
Ada juga anggaran lain dari kalangan perusahaan swasta di Kota Pekanbaru. Mereka menyalurkan anggaran bantuan lewat dana CSR.
"Jadi, inilah upaya-upaya kita, bahkan sebelumnya kita juga sudah melakukan upaya penanganan kemiskinan ekstrem. Ada juga bantuan sembako dari kegiatan sosial," pungkasnya.
