PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menargetkan jangkauan program Universal Health Coverage (UHC) tahun ini mencapai 98,62 persen dari total penduduk 1,2 jiwa. Dengan program tersebut, masyarakat bisa mendapatkan layanan berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP Pekanbaru.
"Sejak 1 Juli 2023, kami sudah menerapkan program UHC. Tahun ini, pelayanan kesehatan ditargetkan bagi 98,62 persen warga. Bila masyarakat butuh pelayanan kesehatan langsung dapat dilayani dengan menggunakan KTP," kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Senin (15/7).
Seiring itu, pemerintah kota juga harus menyiapkan anggaran sekitar Rp95 miliar untuk program UHC pada tahun ini. Pemko berupaya agar biaya kesehatan itu bisa ikut ditanggulangi Pemprov Riau.
"Program UHC ini tidak mudah dicapai. Kami mewujudkannya dengan bersusah payah," terang Indra Pomi.
Karena, UHC ini diwujudkan dalam kondisi keuangan yang tidak baik. Hal ini akibat kondisi keuangan Pemko Pekanbaru masa lalu.
Meski begitu, pemko tetap bisa menganggarkan Rp42 miliar program UHC tahun kemarin. Pada tahun ini, ditargetkan masyarakat Pekanbaru akan terlayani UCH mencapai 98 persen lebih dari total penduduk.
"Kami harus membayar BPJS Kesehatan Rp95 miliar pada tahun ini. Saya minta dinas kesehatan (Diskes) harus berpikir keras agar kita tak mengeluarkan anggaran sebanyak itu," jelas Indra Pomi.
Caranya, Diskes harus meminta budget sharing (berbagi anggaran) dari Pemprov Riau. Pemko juga harus memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Supaya, sebagian biaya UHC itu jangan dibayar pakai uang kita, tapi pemerintah pusat," pungkasnya.
.jpeg)
.jpeg)
