PEKANBARU - Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru telah menyiapkan sebanyak 295 kelas untuk tingkat SMP negeri. Ratusan kelas ini diperkirakan mampu menampung sekitar 10 ribu peserta didik.
Kepala Disdik Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan, dari 295 kelas tingkat SMPN yang disiapkan, nantinya jumlah peserta didik per kelas dibagi sebanyak 32 orang.
Daya tampung saat ini, sudah mencapai 50 persen dari total siswa tamatan SD yang diperkirakan akan mendaftar jenjang SMP pada tahun ini.
"Dari SMP negeri kita sudah menyiapkan 295 kelas dengan jumlah peserta didik per kelas nya sebanyak 32 orang, jadi lebih kurang daya tampung kita mendekati 10 ribu orang," kata Abdul Jamal, Rabu (19/6).
Ia menuturkan, PPDB tingkat SMP negeri bakal berlangsung tiga hari sesuai hasil pemetaan. Untuk mendaftar secara online, calon peserta didik mesti menyiapkan akun dan berkas persyaratan sesuai jalur PPDB.
Calon peserta didik baru SMP bisa mendaftar di laman situs PPDB online smp.ppdbpekanbaru.id pada 26 hingga 30 Juni 2024.
Nantinya, calon peserta didik baru melakukan login dengan menggunakan akun peserta didik. Selanjutnya, bisa mengunggah dokumen asli persyaratan sesuai jalur yang dipilih dengan memilih sekolah tujuan.
"Kemudian, operator nantinya melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik baru. Calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran dengan syarat semua dokumen asli," terangnya.
Jamal menambahkan, calon peserta didik baru dapat memantau jurnal dan hasil sementara PPDB secara berkala pada laman sistem aplikasi PPDB.
"Pengumuman hasil PPDB diumumkan 2 Juli 2024 untuk SMP negeri," jelas Jamal.
Pihaknya juga sudah menjalin kerjasama dengan empat sekolah swasta dalam PPDB tahun ini. Kerjasama ini dalam upaya mengatasi masalah daya tampung SMP negeri yang terbatas.
Jadi, calon peserta didik baru yang tidak diterima di sekolah negeri, Disdik salurkan ke empat sekolah swasta itu. Keistimewaannya, peserta didik baru tak perlu membayar uang pangkal, uang pembanguan, dan tidak membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
"Itu kami minta syaratnya. Tidak bayar uang pangkal dan pembangunan," terang Jamal.
Langkah ini diharapkan bisa menjadi alternatif untuk menampung peserta didik yang tidak lolos PPDB SMP negeri. Apalagi jumlah tamatan SD di Pekanbaru tidak sebanding dengan kuota SMP negeri.
