PEKANBARU - Rencana evaluasi jabatan pimpinan tinggi pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih terkendala izin dari pemerintah pusat. Rencananya, ada 20 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk radar evaluasi.
Pemko berencana mengevaluasi kinerja kepala OPD yang telah menjabat lebih dari satu tahun. Mereka yang memiliki kinerja rendah bakal digeser usai menjalani rangkaian evaluasi.
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengaku, hingga kini izin dari pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi belum keluar. Sebelumnya pemerintah kota sudah bersurat ke Komisi Apratur Sipil Negara (KASN) dan Mendagri terkait rencana tersebut.
"Untuk seleksi jabatan masih dalam tahap posisi menunggu izin dari Pemerintah Pusat," terang Indra Pomi, Kamis (9/5/2024).
Ia menuturkan, bahwa evaluasi yang akan dilakukan Pemko Pekanbaru tidak menunggu pergantian Penjabat Walikota saat ini. Jika memang sudah diizinkan dan memenuhi syarat, maka evaluasi bisa segera dilakukan.
"Kalau itu nggak nunggu pergantian Pj (Walikota) juga lah. Kalau memang persyaratan administrasinya sudah cukup ya dijalankan," jelasnya.
Seperti diketahui, Pemko Pekanbaru telah mengajukan permohonan ke KASN untuk mengevaluasi kinerja kepala OPD yang sudah menjabat di atas 1 tahun.
Ada 20 kepala OPD yang masuk dalam evaluasi awal tahun ini diantaranya, Kepala Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Staf Ahli Ekonomi, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DPM-PTSP, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM.
Kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, Inspektur, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.
.jpeg)
