PEKANBARU - Sebanyak 9 kelurahan di Kota Pekanbaru, masuk ke dalam kategori daerah rawan pangan. Hal ini berdasarkan Food Security dan Vulnerability Atlas (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tahun 2023 yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Pekanbaru.
Kepala Disketapang Pekanbaru Maisisco mengatakan, peta ini menjadi instrumen untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan terhadap rawan pangan Pekanbaru. Terjadi penurunan jumlah daerah yang rentan rawan pangan di Pekanbaru, jika dibandingkan dengan data pada tahun 2022.
"Terjadi penurunan terhadap jumlah daerah rentan rawan pangan di Kota Pekanbaru. Dimana sebelumnya, pada tahun 2022 jumlahnya sebanyak 22 kelurahan. Sat ini tinggal 9 kelurahan saja," kata Maisisco, Kamis (28/12).
Adapun 9 daerah di Pekanbaru yang masih berada dalam kondisi rentan rawan pangan ini, masing-masing adalah Kelurahan Muara Fajar Barat Kecamatan Rumbai Barat, Limbungan Baru dan Lembah Damai Kecamatan Rumbai, Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur, Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota.
Lalu Kelurahan Air Dingin dan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya, Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai, serta Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya.
"Kami juga memiliki aplikasi siDIVA yang merupakan sebuah inovasi untuk pemetaan wilayah ketahanan pangan hingga tingkat kelurahan di Kota Pekanbaru," terangnya.
Maisisco menyebut, pihaknya akan menggelar beberapa program pada tahun 2024 yang akan datang guna menguatkan daerah rentan rawan pangan yang ada di Pekanbaru. Ia berharap 9 daerah berbasis kelurahan ini nantinya bisa ikut bersinergi dan melakukan kolaborasi dalam mendukung upaya penguatan ketahanan pangan di Pekanbaru
"Kami benar-benar berharap sinergi dan kolaborasinya untuk sama-sama melakukan penguatan, sehingga jumlah daerah rentan rawan pangan di Pekanbaru ini benar-benar habis," ulasnya.
Pihaknya sudah melakukan penyusunan peta FSVA dengan menggunakan sejumlah indikator yang melibatkan sejumlah stakeholder terkait.
"Bukan hanya kita, namun juga ada beberapa stakeholder lainnya, seperti Dinas PUPR yang berkaitan dengan infrastruktur jalan, air bersih, Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan akses kesehatan juga stakeholder lainnya seperti berkaitan dengan angka kemiskinan, akses terhadap kelistrikan, juga sarana transportasi," pungkasnya.***
