.jpeg)
PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih mempersiapkan untuk menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) atau sistem penjamin kesehatan. Rencananya Pemko bakal meluncurkan akses layanan kesehatan cukup dengan KTP pada akhir Juli ini.
Anggaran yang dibutuhkan untuk jaminan kesehatan warga ini cukup besar. Pemko menganggarkan hingga puluhan miliar untuk mendukung program ini bisa berjalan.
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, anggaran untuk mendukung UHC ini bakal masuk dalam APBD perubahan tahun 2023.
Program ini tidak hanya ditopang oleh APBD saja, tapi juga konsolidasi anggaran dengan Pemerintah Provinsi Riau. Pemko Pekanbaru menganggarkan Rp10 Miliar untuk mendukung UHC pada tahun ini.
"Kalau tak salah di APBD perubahan kita harus masukkan Rp10 Miliar," kata Indra Pomi Nasution, Kamis (13/7).
Ia menuturkan, saat ini jaminan kesehatan di Kota Pekanbaru sudah mencapai 98 persen. Upaya tersebut merupakan kolaborasi pemerintah kota dengan BPJS Kesehatan.
"98 persen sudah UHC, kepesertaan BPJS Kesehatan aktif kita sudah 75 persen," ulasnya.
Dirinya menjelaskan saat ini sedang disusun kriteria masyarakat yang dapat berobat hanya dengan KTP. Pasien yang berhak tentu masyarakat yang menjadi penerima bantuan iuran atau PBI.
Program UHC ini sudah menjalani serangkaian tahapan mulai dari validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian pemadanan data kependudukan dan catatan sipil yang belum terbaca.
Proses verifikasi dan validasi peserta yang masuk UHC sudah dilakukan. Tim menemukan ada masyarakat yang pindah, meninggal atau berubah status karena mampu. Nantinya pada program UHC ini warga Pekanbaru yang ingin mengakses layanan di rumah sakit cukup menunjukkan KTP saja.***
