PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Penghargaan ini diberikan atas capaian cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang telah mencapai 100 persen dari total penduduk Kota Pekanbaru.
Capaian tersebut menjadi salah satu bukti perluasan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Namun, Pemko Pekanbaru masih memiliki pekerjaan untuk meningkatkan keaktifan peserta BPJS Kesehatan yang saat ini berada di angka 81 persen.
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar mengatakan, penghargaan yang diterima menjadi bukti komitmen pemerintah kota dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) di halaman Kantor Gubernur Riau, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, Pemko Pekanbaru akan terus memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung program jaminan kesehatan masyarakat. Bahkan, pemerintah kota telah menyiapkan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk pembiayaan program UHC pada 2027 mendatang.
"Ini sebagai bukti nyata bahwa Pemko Pekanbaru serius memberikan jaminan kesehatan bagi warganya. Kami juga terus berkomitmen menganggarkan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat," ujarnya.
Tidak hanya dari anggaran pemerintah kota, program UHC di Pekanbaru juga mendapat dukungan pembiayaan dari Pemprov Riau. Jika digabungkan dengan alokasi dari provinsi, total anggaran untuk mendukung program tersebut diperkirakan melampaui Rp100 miliar.
Markarius berharap, keberadaan jaminan kesehatan ini dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat. Dengan perlindungan tersebut, warga tidak perlu terlalu khawatir terhadap biaya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat. Sebab, jaminan kesehatan bukan berarti masyarakat boleh mengabaikan upaya pencegahan penyakit.
"Harapan kami, mari sama-sama menjaga kesehatan. Dengan adanya jaminan ini, masyarakat bisa lebih tenang dan bahagia dalam menjalani kehidupannya," tuturnya.
Sebagai informasi, suatu daerah dapat dikategorikan telah mencapai UHC apabila cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen dari total penduduk, dengan tingkat keaktifan peserta sekurang-kurangnya 80 persen.
Dengan cakupan kepesertaan mencapai 100 persen dan tingkat keaktifan 81 persen, Pekanbaru telah memenuhi kedua indikator tersebut.
Sementara itu, Pemprov Riau menerapkan pola pembiayaan bersama atau budget sharing untuk membiayai iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah.
Program tersebut mencakup sebanyak 1.034.403 jiwa yang tersebar di 12 kabupaten dan kota se-Provinsi Riau.
Dalam skema pembiayaan tersebut, Pemprov Riau menanggung 55 persen iuran peserta. Sedangkan 45 persen sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.
Skema pembiayaan bersama ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan semakin banyak warga dapat mengakses pelayanan kesehatan melalui program JKN.