PEKANBARU - Yuliarso resmi dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru. Usai dilantik, ia langsung menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan bencana di Kota Bertuah.
Salah satu fokus awal yang akan dilakukan adalah memetakan wilayah-wilayah rawan bencana, terutama kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir.
Yuliarso sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pekanbaru. Ia dilantik oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, bersama tujuh pejabat eselon II lainnya di Komplek Perkantoran Pemerintah Tenayan Raya, Kamis (5/11/2026).
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, berharap Yuliarso dapat menjalankan amanah barunya dengan baik, khususnya dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.
Menurut Agung, penanganan karhutla dan bencana alam merupakan salah satu perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat koordinasi dan kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
Agung menilai pengalaman Yuliarso selama bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi modal dalam menjalankan tugas barunya. Terlebih, Yuliarso juga memiliki pengalaman berkomunikasi dan berkoordinasi dengan unsur TNI-Polri.
"Kami berharap Pak Yuliarso bisa segera melakukan komunikasi aktif. Beliau sudah memiliki pengalaman, mulai dari Kadishub, pernah di Satpol PP, Kadispora, dan sekarang kita percayakan di BPBD," ujar Agung.
Ia juga menyampaikan bahwa BPBD Pekanbaru mendapat dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp10 miliar. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai program penanggulangan bencana di daerah.
Agung menyebutkan, dukungan dari pemerintah pusat juga diperkirakan berlanjut pada awal tahun mendatang. Untuk itu, ia berharap seluruh dukungan anggaran dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.
Sementara itu, Kepala BPBD Pekanbaru, Yuliarso, mengatakan dirinya siap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan Wali Kota.
Ia menyebutkan, penanganan kebencanaan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan peran masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
Sebagai langkah awal, BPBD akan melakukan pemetaan terhadap wilayah dan titik-titik yang berpotensi mengalami bencana. Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar dalam menyusun langkah pencegahan.
"Kita akan melakukan mapping terkait daerah ataupun titik-titik rawan, terutama karhutla. Setelah pemetaan, tentu kita akan melakukan tindakan-tindakan pencegahan," kata Yuliarso.
Ia menjelaskan, upaya pencegahan nantinya akan melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari RT, RW, kelurahan hingga kecamatan.
Selain karhutla, BPBD juga akan memberikan perhatian terhadap potensi bencana lainnya, termasuk banjir yang kerap terjadi akibat tingginya curah hujan dan menyebabkan genangan di sejumlah kawasan.
Menurutnya, pemetaan diperlukan agar setiap potensi bencana dapat diantisipasi sesuai karakteristik dan kondisi wilayah masing-masing.
Dalam menjalankan tugasnya, Yuliarso juga akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta unsur TNI-Polri.
"Dalam penanganan kebencanaan, kami harus berkolaborasi dengan semua stakeholder, khususnya TNI, Polri, kemudian pemerintah provinsi dan pusat. Kita akan mengelola dukungan yang ada bersama-sama," tutupnya.