PEKANBARU - Rangkaian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru berakhir pada 4 Juli 2023 besok. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengklaim untuk proses PPDB masih berjalan cukup baik.
Calon peserta didik mendaftar secara online melalui laman ppdbpekanbaru.id. Bagi orangtua calon peserta didik yang masih mendapati kendala saat mendaftar di laman ppdbpekanbaru.id, disarankan agar langsung berkonsultasi ke sekolah tujuan.
Sementara itu khusus bagi calon peserta didik dari luar daerah dan tamatan Madrasah ibtidaiyah Negeri (MIN), mereka mesti mendaftar terlebih dahulu di Dinas Pendidikan Pekanbaru.
"Supaya bisa kita kasih nomor PIN nya (agar bisa masuk ke laman ppdbpekanbaru.id)," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, Senin (3/7).
Ia menjelaskan, calon peserta didik yang bisa mendaftar di PPDB online SMP hanya tamatan sekolah dasar (SD) di Pekanbaru yang datanya diambil dari Data Pokok Pendidikan (dapodik).
"Jadi khusus untuk anak dari luar daerah, kemudian yang dari Kemenag seperti MIN, itu harus ke dinas mendaftarnya. Karena kan tidak terdaftar di dapodik, nanti kita bantu mengeluarkan nomor PIN nya," jelasnya.
Ia menambahkan, untuk PPDB sekolah swasta favorit dengan biaya mahal sudah menutup PPDB. Peserta didik yang masuk sekolah negeri mencapai 9.000 orang. Sedangkan swasta 9.000 orang.
"Kami sudah membagi kuota bagi sekolah negeri dan swasta," ulasnya.
Peserta didik baru yang mencapai 18.000 orang bisa masuk ke 51 SMP negeri dan 108 SMP swasta di Kota Pekanbaru. Ia menilai pendidikan ini bukan hanya tugas pemerintah saja. Masyarakat juga terlalu antusias masuk sekolah negeri.
"Justru, sekolah swasta yang mahal telah menutup pendaftaran PPDB seperti Indonesian Creative School, Darma Yudha, Al Azhar, dan lainnya. Di sini bisa dilihat bahwa sekolah swasta yang mahal lebih difavoritkan," ungkap Jamal.
Justru, sekolah yang tidak berkembang itu dengan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Rp100 ribu. Ia mengimbau, masyarakat jangan terlalu memaksakan diri dari mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Jika sekolah negeri sudah penuh, maka wajib sekolah ke swasta.
"Tugas kami hanya menjamin agar anak tetap melanjutkan pendidikan. Jadi, tidak pernah mungkin 100 persen peserta didik masuk sekolah negeri," pungkasnya.***